TABLOIDTIRAI.COM – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menunjukkan sikap tegas terhadap lambannya proses revitalisasi Gedung Pasar Wisata Pasar Bawah. Hingga saat ini, pembangunan baru mencapai sekitar 62 persen. Apabila pihak pengelola tidak segera menuntaskan proyek tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan akan mengambil langkah dengan memutus kontrak kerja sama.

Pernyataan itu disampaikan Agung Nugroho saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Pasar Bawah, Kamis (30/7). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung perkembangan proyek, mendengarkan penjelasan dari pengelola, sekaligus menerima keluhan para pedagang yang menyebut pembangunan telah terhenti selama lebih dari tiga bulan.

"Kita lihat laporan masyarakat, salah satunya pembangunan yang tidak selesai. Ini sudah lebih dari tiga bulan mangkrak," ujar Agung di sela-sela sidak kepada CAKAPLAH.com.

Agung menjelaskan, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemko Pekanbaru dengan PT Ali Akbar Sejahtera sebagai pengelola, revitalisasi Pasar Bawah seharusnya telah selesai pada 2025. Namun hingga pertengahan 2026, progres pengerjaan baru mencapai sekitar 62 persen.

Ia mengungkapkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan pertama dan kedua kepada pihak pengelola. Dalam waktu dekat, Pemko Pekanbaru akan menerbitkan surat peringatan ketiga serta memanggil pengelola, kontraktor, dan perwakilan pedagang untuk membahas penyelesaian proyek tersebut.

"Kalau tidak selesai juga setelah peringatan ketiga ini, kita putus kontrak. Setelah itu akan diaudit," tegasnya.

Menurut Agung, apabila kontrak kerja sama dengan pihak ketiga resmi diputus, Pemerintah Kota Pekanbaru siap mengambil alih penyelesaian pembangunan agar proyek tidak terus terbengkalai dan semakin merugikan pedagang maupun masyarakat.

Ia menambahkan, Pasar Bawah merupakan salah satu ikon Kota Pekanbaru sehingga proses revitalisasinya harus segera dituntaskan.

Agung menilai, mandeknya pembangunan dipicu persoalan pembiayaan antara kontraktor dan pihak pengelola. Karena itu, seluruh pihak akan dipertemukan untuk mencari jalan keluar terbaik.

"Persoalan mangkraknya proyek ini karena pembiayaan antara kontraktor dan pengelola. Itu yang akan kita dudukkan secara terbuka. Kalau memang tidak sanggup, akan diambil alih Pemko," pungkasnya. (*)