TABLOIDTIRAI.COM - Pasca penetapan tersangka Bupati dan Sekda non aktif Kuansing, dinamika penegakan hukum di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Di tengah derasnya perhatian publik, beredar informasi yang menyebut sejumlah kepala daerah lain di Riau, dikabarkan turut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Narasumber terpercaya, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan operasi KPK di Bumi Lancang Kuning tidak berhenti di Kuansing. Dalam waktu dekat, beberapa Kepala Daerah di Riau tidak akan lepas dari pemeriksaan KPK.

"Setidaknya ada 3 Kepala Daerah di Riau yang sedang diawasi," ujar narasumber, Jumat malam (3/7).

Disinggung terkait siapa saja nama-nama Kepala Daerah tersebut, ia enggan menjelaskan secara rinci. "Saya tidak ingin mendahului, silahkan konfirmasi langsung ke pihak KPK pak," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPK RI belum bisa dikonfirmasi.

Sejumlah Kepala Daerah Dianggap Kontroversial di Riau

Bupati Kampar Ahmad Yuzar

Belakangan, nama Ahmad Yuzar sedang heboh diperbincangkan. Bukan saja karena kinerjanya yang dinilai minim aksi nyata, nama Bupati Kampar Ahmad Yuzar turut dikaitkan dengan dugaan pengaturan 'jatah' proyek dibeberapa OPD, khususnya di Dinkes dan Dinas PUPR Kampar.

Ahmad Yuzar juga turut disorot atas kepemilikan lahan diduga dalam kawasan hutan daerah Siabu seluas 65 hektare, bahkan disebut-sebut telah dijual dengan nilai lebih dari Rp5 Miliar.

Bupati Pelalawan H. Zukri

Sempat redup dalam dugaan perkara korupsi pabrik minyak makan merah dan dugaan TPPU dana umat (BAZNAS) melalui Z-Park yang dilaporkan sejumlah pihak, nama Zukri kembali menarik perhatian publik dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret anak kandungnya, Akhmet Fidel. 

Meski dinyatakan positif narkoba, penjelasan dari BNN kala itu AF bukanlah penyalahguna narkoba, ia hanya terpapar asap dari teman-temannya yang diduga menghisap ganja. Hal itu menuai sorotan tajam, publik mengait-ngaitkan hasil pemeriksaan BNN tersebut dengan pengaruh dan kekuasaan H. Zukri selaku Bupati Pelalawan.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho

Sejauh ini, dalam aktivitasnya selaku Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho dianggap setengah berhasil dan kerap mendapat pujian publik. Meski penanganan banjir dan sampah belum mengalami kemajuan signifikan, di segi infrastruktur, Agung Nugroho dianggap berhasil memoles jalanan Pekanbaru.

Namun, keberhasilannya tersebut tak membuat sejumlah tokoh dan aktivis mahasiswa lengah dalam pengawasan. Belum lama ini, publik dikejutkan dengan bocornya informasi anggaran tahun 2025-2026 di sejumlah OPD. Dari LHP BPK yang beredar, sejumlah OPD di lingkungan Pekanbaru mengalami pembengkakan anggaran dan dinilai boros. Beberapa diantaranya, di Sekretariat Daerah, Diskominfo, DLHK, Disperindag dan Dinas PUPR Pekanbaru. Banyak pihak menganggap itu semua tidak lepas dari sekenario dan genggaman Agung Nugroho. Hal ini telah dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Sapu koruptor (Garda Sako) ke KPK RI.

Bupati Bengkalis Kasmarni

Sempat viral, saat lawatan nya ke negeri sebrang bersama keluarga ditengah kondisi devisit anggaran yang melanda Riau dan juga Bengkalis, perilaku Bupati Kasmarni yang dianggap Hedon saat itu dinilai menginggung perasaan warga Bengkalis. 

Buntutnya, berbagai spekulasi dan laporan atas dugaan korupsi dan TPPU Kasmarni mencuat ke publik. Desakan agar KPK turun ke Bengkalis kerap digaungkan oleh sejumlah tokoh dan aktivis mahasiswa.

Informasi yang beredar, Bupati Bengkalis Kasmarni beberapa kali pernah berhadapan dengan KPK. Diantaranya terkait dugaan gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp23 miliar beberapa waktu lalu. Dana itu disebut-sebut bersumber dari pengusaha perkebunan sawit atas nama Jonny Tjoa dan Adyanto. (TIM)