TABLOIDTIRAI.COM – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat enam provinsi sebagai daerah yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Keenam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Menyikapi tingginya potensi Karhutla, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau meminta seluruh perusahaan anggotanya meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil langkah konkret untuk mencegah terjadinya kebakaran, terutama di wilayah yang memasuki musim kemarau dan memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Ketua Komda APHI Riau Muller Tampubolon menegaskan, pencegahan Karhutla harus menjadi perhatian utama seluruh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Ia meminta seluruh anggota APHI di Provinsi Riau memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, patroli hingga koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kami mengimbau seluruh anggota APHI Riau meningkatkan kewaspadaan dan tidak menunggu sampai terjadi kebakaran. Lakukan deteksi dini, patroli rutin, pengecekan sumber air, kesiapan peralatan dan personel, serta segera merespons setiap titik panas yang terpantau,” kata Muller Tampubolon, Jumat (14/8).

Menurut Muller, upaya pencegahan juga harus dibarengi dengan penguatan koordinasi lintas pihak. Perusahaan diminta berkoordinasi dengan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan perusahaan lain yang memiliki wilayah kerja berdekatan.

Koordinasi tersebut dinilai penting lantaran Karhutla dapat meluas tanpa mengenal batas administratif maupun batas konsesi perusahaan.

Selain memperkuat kesiapsiagaan di dalam areal kerja, Muller meminta perusahaan meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui edukasi mengenai pembukaan lahan tanpa bakar, penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) atau Desa Peduli Api, patroli bersama hingga pemberdayaan ekonomi alternatif.

“Pencegahan karhutla tidak dapat hanya dilakukan dari dalam areal perusahaan. Masyarakat harus ikut dilibatkan sebagai mitra utama karena mereka merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi dan dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah kebakaran,” ujarnya.

APHI Riau juga mendorong perusahaan anggotanya menyampaikan informasi mengenai kondisi lapangan dan berbagai upaya pencegahan secara cepat dan terbuka.

Keterbukaan tersebut dinilai penting agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kesiapan sekaligus kontribusi dunia usaha dalam pengendalian Karhutla.

Perusahaan juga diharapkan mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pencegahan, mulai dari patroli, sosialisasi, pelatihan, pemeriksaan peralatan, pemantauan titik panas, pembasahan lahan rawan hingga pendampingan masyarakat.

Dokumentasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem pencegahan Karhutla secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal sebelumnya menyebut wilayah rawan Karhutla tersebar di 12 kabupaten dan kota dengan total 65 kecamatan.

“Saat ini daerah rawan karhutla di Provinsi Riau tersebar di 159 desa dan kelurahan. Semua itu tersebar di 65 kecamatan yang ada di 12 kabupaten dan kota,” ujar Edy Afrizal.

Rokan Hilir menjadi wilayah dengan jumlah desa rawan terbanyak, yakni 35 desa. Kemudian Indragiri Hilir sebanyak 28 desa, Pelalawan 22 desa dan Bengkalis 16 desa.

Selanjutnya, terdapat 14 desa rawan Karhutla di Kepulauan Meranti. Sementara Siak, Dumai dan Indragiri Hulu masing-masing memiliki 11 desa rawan.

Adapun di Kampar terdapat empat desa, Kota Pekanbaru tiga kelurahan, sedangkan Kuantan Singingi dan Rokan Hulu masing-masing dua desa.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status Darurat Karhutla terhitung sejak 13 Februari hingga 30 November. (TN)

Di tengah potensi fenomena El Niño dan meningkatnya ancaman Karhutla, penyebaran informasi mengenai prakiraan cuaca regional maupun lokal melalui media massa juga dinilai perlu terus ditingkatkan.

Manajemen perusahaan diharapkan aktif memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG maupun platform informasi cuaca lainnya. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan serta langkah pencegahan dini terhadap potensi Karhutla.