TABLOIDTIRAI.COM — Kinerja Bupati Kampar Ahmad Yuzar menjadi sorotan sejumlah warganet. Kritik tersebut muncul di tengah sejumlah agenda pemerintahan daerah yang memperlihatkan Ahmad Yuzar cukup aktif menyuarakan pentingnya sinergi dan dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Riau di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.

Dalam sejumlah kesempatan, Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pemerintah provinsi. Salah satu agenda yang tercatat adalah pertemuan dengan SF Hariyanto pada 11 Juni 2026 terkait optimalisasi penerimaan pajak serta peninjauan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saat itu, Ahmad Yuzar menyatakan komitmen Pemkab Kampar untuk menindaklanjuti data kendaraan yang menunggak pajak yang diserahkan Pemprov Riau.

Sebelumnya, dalam peluncuran Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau pada Juni 2026, Ahmad Yuzar juga menekankan pentingnya menyatukan frekuensi kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan legislator di tingkat pusat. Ia menyebut sinergi tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan Kampar, terutama program yang membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Sikap Ahmad Yuzar yang berulang kali menekankan pentingnya mendukung program pemerintah provinsi kemudian menjadi bahan kritik di media sosial.

Salah seorang warganet, Andre, bahkan menulis komentar bernada kecewa terhadap kepemimpinan Ahmad Yuzar. “Jan pakai bupati awak le... cukup anggota dewan ajo la (Jangan pakai Bupati kita lagi, cukup anggota dewan sajalah)," tulisnya.

Warganet lainnya, Gatot, menyoroti persoalan perencanaan pembangunan. Ia mempertanyakan program kegiatan yang menurutnya tidak melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Program kegiatan yang tidak melalui pembahasan dalam Musrenbang semua tingkatan adalah cacat hukum," kata Gatot.

Sementara akun BESTI menyoroti kebijakan efisiensi yang dinilai berdampak terhadap pekerja berpenghasilan rendah, termasuk guru mengaji dan tenaga kebersihan di Islamic Center. “Efesiensi jadi kambing hitam, sehingga aman jika tidak berbuat apa-apa dan mengurangi gaji karyawan yang hidup susah,” tulisnya.

Akun tersebut juga mempertanyakan perhatian pemerintah daerah terhadap urusan keagamaan.

Kritik lain yang muncul bahkan menyebut “Kampar seperti tidak ada bupati”, sebuah ungkapan yang menggambarkan kekecewaan sebagian warganet terhadap kinerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, rekam kegiatan resmi menunjukkan Ahmad Yuzar memang beberapa kali tampil bersama SF Hariyanto dalam agenda pemerintahan. Pada Juni 2026, misalnya, keduanya terlibat dalam agenda optimalisasi pajak daerah dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pada Pawai Ta'aruf MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi, Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Kampar juga menyerahkan miniatur Al-Qur'an dan tasbih kepada SF Hariyanto.

Dari sejumlah agenda tersebut terlihat adanya penekanan kuat pada hubungan sinergis antara Pemkab Kampar dan Pemprov Riau. Namun, persoalannya kemudian bukan semata-mata soal apakah sinergi tersebut diperlukan, melainkan sejauh mana sinergi itu menghasilkan program konkret yang dirasakan masyarakat Kampar.

Kritik warganet menjadi pengingat bahwa dukungan terhadap program pemerintah provinsi idealnya berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan di tingkat kabupaten, mulai dari pembangunan, pelayanan publik, kesejahteraan tenaga berpenghasilan rendah hingga program keagamaan.

Berbagai komentar tersebut merupakan pendapat dan kritik warganet, bukan kesimpulan bahwa seluruh tuduhan tersebut telah terbukti. Pemkab Kampar dan Bupati Ahmad Yuzar tetap perlu diberi ruang untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan capaian konkret atas berbagai program yang dijalankan. 

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Kampar Ahmad Yuzar belum bisa dikonfirmasi. (ER)