TABLOIDTIRAI.COM - Bawaslu Provinsi Riau terus menggalang masukan dari partai politik sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem kepemiluan menjelang Pemilu 2029. Kali ini, Bawaslu Riau melakukan kunjungan ke DPD Partai Golkar Riau pada Selasa (4/8), setelah sebelumnya menyambangi sejumlah partai politik lainnya.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal bersama anggota Amiruddin Sijaya dan Indra Khalid Nasution. Kehadiran mereka disambut Wakil Ketua Golkar Riau Ahmad Syah Harrofie, Ulil Amri, Asmet, Masri Kumar, serta jajaran pengurus partai.

Alnofrizal menjelaskan, kegiatan konsolidasi sengaja dilaksanakan pada masa non-tahapan pemilu agar ruang diskusi dapat berlangsung lebih leluasa dan terbuka. Menurutnya, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai pandangan dari partai politik sebagai bahan penguatan demokrasi.

"Dalam momentum ini kami ingin menghimpun masukan sekaligus memperkuat kualitas demokrasi," ujar Alnofrizal, dilansir dari Goriau.com, Rabu (5/8).

Pada pertemuan itu, pengurus Golkar Riau menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, di antaranya terkait data pemilih, perbedaan hasil suara, atribut kampanye, penataan daerah pemilihan, hingga wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Anggota Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya, menegaskan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam mendukung pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Menurutnya, keakuratan data pemilih merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Akurasi data pemilih adalah tanggung jawab bersama," katanya.

Sementara itu, Indra Khalid Nasution menyampaikan bahwa konsolidasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus wadah untuk menghimpun berbagai masukan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Ia juga menegaskan bahwa selama belum terdapat undang-undang baru yang mengatur kepemiluan, putusan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi acuan.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Riau berharap sinergi dengan partai politik semakin kuat sehingga berbagai persoalan kepemiluan dapat diantisipasi sejak dini serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. (TN)