TABLOIDTIRAI.COM – Polemik bentrokan yang melibatkan dua anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Golkar memasuki babak baru. Kader Partai Golkar, TB Faisal Hamdan, SH, secara resmi melaporkan Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet ke Dewan Etik DPP Partai Golkar. Dalam laporannya, Faisal meminta keduanya dijatuhi sanksi organisasi hingga diberhentikan sebagai anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh Dewan Etik DPP Partai Golkar sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Nomor: 036/DE/M/VII/2026 tertanggal 17 Juli 2026. Dokumen itu diterima oleh Arif Rahman, S.T., M.M. dari Sekretariat Dewan Etik DPP Partai Golkar di Graha Soedharmono Lantai 3, Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, Palmerah, Jakarta Barat. Berkas laporan diserahkan oleh Suryana yang mewakili pelapor, TB Faisal Hamdan.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa berkas yang disampaikan terdiri dari laporan dugaan pelanggaran kode etik beserta sejumlah lampiran bukti sebagai dasar pengaduan. Pengaduan ini berkaitan dengan insiden kericuhan yang melibatkan Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet di lobi Gedung DPRD Provinsi Riau pada 16 Juli 2026. Keduanya diduga terlibat cekcok, adu mulut, saling dorong, hingga dugaan baku hantam yang disebut turut melibatkan puluhan orang yang diduga preman.

Dalam surat pengaduannya, Faisal menilai tindakan tersebut telah mencoreng nama baik Partai Golkar, merusak marwah DPRD Provinsi Riau, serta menunjukkan perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. “Peristiwa tersebut telah menimbulkan kegaduhan publik, mencoreng nama baik Partai Golkar, merusak marwah lembaga DPRD, serta menunjukkan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat,” demikian bunyi kutipan dalam surat pengaduan tersebut.

Menurut Faisal, dugaan tindakan kekerasan fisik di lingkungan parlemen daerah merupakan pelanggaran serius terhadap etika politik, disiplin organisasi, serta kehormatan jabatan publik. Karena itu, ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari DPP Partai Golkar.

Dalam laporannya, Faisal juga meminta DPP Partai Golkar mengambil sejumlah langkah tegas, yakni melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara objektif terhadap seluruh pihak yang terlibat, menjatuhkan sanksi organisasi kepada pihak yang terbukti melanggar, mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD melalui mekanisme PAW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan sikap resmi partai kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.

Ia berharap DPP Partai Golkar dapat bertindak tegas, adil, dan proporsional demi menjaga kehormatan partai sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Di tengah polemik tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Nalladia Ayu Rokan, turut menjadi sorotan usai mengunggah cuitan di akun Instagram Story pribadinya @nalladiaayurokan. Dalam unggahan pada Sabtu dinihari (18/7), ia menuliskan, “Orang lain yang berantakin, kita yang harus beresin. Orang lain yang lempar kotoran, kita yang disuruh bersihin,” tulisnya.

Unggahan tersebut memicu beragam tafsir publik. Sejumlah pihak mengaitkan pernyataan itu sebagai sindiran terhadap insiden yang melibatkan dua anggota Fraksi Golkar di DPRD Riau, yakni Indra Gunawan Eet dan Parisman Ihwan.

Terlebih, polemik ini juga mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang disebut merasa malu atas kejadian tersebut, ditambah adanya laporan resmi ke Dewan Etik DPP oleh sesama kader partai, TB Faisal Hamdan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Parisman Ihwan, Indra Gunawan Eet, maupun Dewan Etik DPP Partai Golkar dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau Nalladia Ayu Rokan masih dalam upaya konfirmasi. (FA)