TABLOIDTIRAI.COM - Polemik keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menuai sorotan. Sejumlah pihak mendesak agar operasional dapur tersebut dihentikan sementara karena diduga berdiri dengan mengorbankan fasilitas pendidikan agama anak-anak setempat.

Pasalnya, bangunan megah yang kini digunakan sebagai dapur SPPG Kualu Nenas itu sebelumnya merupakan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Darul Wasiah, tempat belasan anak mengikuti pendidikan agama. Akibat perubahan fungsi tersebut, para murid dan guru disebut harus menjalani kegiatan belajar secara bergantian dari rumah ke rumah.

Seorang warga Kecamatan Tambang, Adan (nama samaran), menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, program pemenuhan gizi bagi masyarakat seharusnya tidak berjalan dengan mengorbankan hak dasar pendidikan anak. "Program MBG ini baik, tapi jangan sampai pelaksanaannya menghilangkan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan agama," ujarnya.

Adan juga menyoroti keterkaitan sejumlah pihak dalam pendirian dapur tersebut. Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan dua orang anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam operasional SPPG Kualu Nenas.

"Dapurnya Zulpan Azmi, Wakil Ketua DPRD Kampar, dia pemodalnya. Anasril yang menyuplai bahan-bahan kebutuhan dapur. Anasril anggota dewan aktif dari Nasdem," ungkapnya.

Ia juga menyoroti perubahan sikap Kepala MDA Darul Wasiah yang kini dinilai cuek dan tertutup. Menurutnya, sikapnya itu tidak tampak seperti pasrah, jauh dari itu, Kepala MDA terkesan diam karena diduga turut menerima aliran dana dari Zulpan Azmi CS.

"Kepala MDA sudah tidak peduli, pasrah dengan keadaan. Menurut saya tidak sesederhana itu, kuat dugaan dia juga sudah terima uang seperti perangkat dan aparatur desa Kualu Nenas. Miris kita lihatnya pak, hak pendidikan anak dikorbankan," Tutur Adan kecewa.

Terpisah, Aktivis Gerakan Pemuda Peduli Riau Bermarwah (Garda Prima), Raja, menyatakan keprihatinannya terhadap polemik tersebut. Ia menilai program MBG yang bertujuan baik tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama hak pendidikan anak.

"Kami sudah mempelajari persoalan ini dan menjadi perhatian serius. Bagaimanapun alasannya, mendirikan dapur MBG untuk kepentingan gizi anak bangsa tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak pendidikan anak. Jika para pihak tidak bisa mempertanggung jawabkan hal ini, lebih baik Dapur MBG itu ditutup saja," ujar Raja, Jumat (12/6).

Ia juga meminta pihak berwenang untuk mendalami persoalan tersebut, termasuk dugaan suap yang diterima oleh Kepala Desa, aparatur desa, RT, RW hingga Kadus, serta Kepala MDA atas izin alih fungsi MDA menjadi kantor SPPG Kualu Nenas.

"Panggil dan periksa Kepala Desa Kualu Nenas Idrus Maarif, semua aparatur desa termasuk Kepala MDA Darul Wasiah yang diduga terlibat. Kami juga minta BK DPRD Kampar memanggil dan periksa Zulpan Azmi diduga sebagai dalang kegaduhan ini. Selaku pemegang mandat rakyat, tolong jangan menggores dan melukai hati masyarakat," tutup Raja.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi. Pesan konfirmasi yang dilayangkan kepada Wakil Ketua DPRD Kampar Zulpan Azmi tidak mendapat jawaban. (TIM)