TABLOIDTIRAI.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap generasi muda justru memunculkan ironi di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Gedung sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Darul Wasiah yang selama ini menjadi tempat belajar pendidikan agama dialihfungsikan menjadi dapur MBG, sementara para murid terlantar dan terpaksa belajar berpindah-pindah di rumah guru.

Dibalik megahnya bangunan SPPG Kualu Nenas, milik yayasan Al-Fattah itu, memunculkan pertanyaan mendalam bagi publik, mengapa fasilitas pendidikan harus dikorbankan untuk menjalankan program pemerintah yang seharusnya dapat disiapkan tanpa mengganggu hak belajar anak-anak ?

Informasi yang dihimpun di lapangan, sejak gedung MDA digunakan sebagai dapur MBG yang disebut-sebut milik anggota DPRD Kampar Zulfan Azmi dan Anasril itu, proses belajar mengajar tidak lagi berlangsung di lokasi tersebut. Sekitar 14 santri terpaksa mengikuti pelajaran di rumah-rumah guru secara bergantian.

Ironisnya, berbagai janji yang sempat disampaikan kepada masyarakat hingga kini belum terlihat realisasinya. Mulai dari pembangunan gedung baru bagi santri MDA hingga kepastian pembayaran honor para guru kurang lebih 7 orang dan 1 Kepala MDA Darul Wasiah yang disebut-sebut akan diperhatikan setelah gedung dialihfungsikan.

"Hingga sekarang gedung pengganti belum ada, sementara kegiatan belajar tetap harus berjalan dengan segala keterbatasan," ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Sabtu (30/5).

Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah terungkap bahwa alih fungsi gedung MDA tidak melalui koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap aset pendidikan keagamaan.

Di sisi lain, warga juga mempertanyakan proses lahirnya kesepakatan penyewaan gedung yang disebut dilakukan tanpa musyawarah terbuka dengan masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai keputusan yang menyangkut masa depan pendidikan anak-anak semestinya melibatkan warga secara transparan, bukan diputuskan oleh segelintir pihak.

Terpisah, aktivis mahasiswa UIN Suska Riau Alfitra sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, menjalankan program prioritas pemerintah bisa dilakukan tanpa harus mengganggu fasilitas penting lainnya, terlebih merenggut hak pendidikan anak-anak setempat.

"Ini harus menjadi atensi kepala BGN dan koordinator BGN Riau. Bagaimana bisa program dijalankan untuk kepentingan masyarakat dengan mengorbankan sebagian masyarakat lainnya ? Kuat dugaan, ada yang tidak beres dalam prosedur pengurusan administrasi dan tata kelola dapur di Kualu Nenas itu," ujarnya.

Ia mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Dr. Syartiwidya, S.TP., M.Si untuk turun gunung, mengevaluasi dan menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami minta persoalan itu segera diselesaikan. Periksa semua yang terlibat. Jika terbukti bermasalah, kami merekomendasikan Kepala BGN dan Kepala KPPG Pekanbaru untuk menghentikan operasional dapur MBG di Kualu Nenas tersebut hingga semua permasalahan nya clear. Bahkan, bila perlu cabut saja izin dan pindahkan titik dapur ke tempat lain," tandas Alfitra. 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi. (Fauzi)