TABLOIDTIRAI.COM – Renovasi Pasar Bawah Pekanbaru kembali menuai polemik. Proyek yang dikerjakan PT Ali Akbar Sejahtera (AAS) mengalami keterlambatan signifikan. Awalnya dijadwalkan rampung akhir 2024, kini tenggat diundur hingga akhir 2025. Ribuan pedagang terdampak pun menjerit karena kehilangan tempat usaha.

Dugaan penyimpangan makin menguat setelah terungkap bahwa PT AAS merupakan perusahaan baru yang didirikan beberapa bulan sebelum kontrak diteken. Sejumlah pihak menduga perusahaan ini sengaja dibentuk sebagai kendaraan proyek oleh lingkaran kekuasaan di Pemko Pekanbaru.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, turun tangan setelah menerima laporan langsung dari pedagang. Dalam pertemuan saat pelantikan pengurus DPD APPSI Riau di Pekanbaru, Senin (3/2/2025), ia berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.

Lian, seorang pedagang Pasar Bawah, mengaku resah karena proyek yang seharusnya selesai pada akhir 2024 kini diundur hingga 2025.

"Nasib kami tidak jelas. Awalnya dikatakan selesai 2024, lalu diundur lagi. Kami bingung harus berjualan di mana," ujarnya.

Beberapa pedagang bahkan mencurigai adanya permainan anggaran dalam proyek ini. Mereka menduga kontrak renovasi yang diteken Pemko Pekanbaru dengan PT AAS penuh kejanggalan.

"Kami ingin pemerintah pusat turun tangan. Tolong cek kontrak ini, jangan biarkan kami jadi korban permainan oknum tertentu," kata seorang pedagang yang enggan disebut namanya.

Menanggapi laporan tersebut, Sudaryono menegaskan akan menelusuri status kontrak renovasi dan memastikan tidak ada penyimpangan.

"Kami akan cek kontraknya, permasalahannya di mana. Kalau ada kejanggalan, kita telusuri. Jika perlu, kita serahkan ke aparat hukum," tegasnya.

Ia juga berkoordinasi dengan DPR RI agar masalah ini segera dibahas. Menurutnya, keterlambatan renovasi menghambat mata pencaharian pedagang yang bergantung pada Pasar Bawah.

"Pedagang sudah terlalu lama menunggu. Jika tidak segera diselesaikan, banyak keluarga yang terdampak. Pemerintah daerah harus menunjukkan kepedulian nyata," ujarnya.

Di tengah polemik ini, nama Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, kembali menjadi sorotan. Ia diduga berperan dalam skema pengelolaan Pasar Bawah bersama mantan Sekretaris Daerah (Sekko) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Indra Pomi saat ini ditahan KPK dalam kasus lain bersama eks Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, yang terjaring operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu.

Dugaan ini mencuat setelah Pemko Pekanbaru meneken kontrak kerja sama dengan PT AAS untuk mengelola Pasar Bawah. Kontrak ini berlaku selama 30 tahun dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan menelan investasi Rp30 miliar.

Namun, sejak proyek dimulai, progres renovasi masih minim. Hingga kini, konstruksi baru mencapai 12 persen, sementara tenggat waktu sesuai kontrak tinggal 11 bulan.

Meski Pemko Pekanbaru menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pengerjaan, realisasi proyek masih jauh dari harapan. Pemko berdalih keterlambatan terjadi akibat proses pengosongan pasar yang molor dari jadwal.

"Pasar baru dikosongkan pada 31 Oktober 2023, sehingga masa konstruksi dihitung mulai 1 November 2023," ujar Ingot dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Selama revitalisasi, pedagang direlokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan Pelindo, titik nol Kota Pekanbaru. Namun, tak semua pedagang memilih pindah ke TPS tersebut. Sebagian lebih memilih berjualan di Pasar Kodim yang menyediakan lapak gratis.

Pedagang di TPS harus membayar biaya sewa Rp15 juta per lapak hingga revitalisasi selesai, ditambah retribusi bulanan Rp500 ribu untuk operasional.

"Kami harus bayar Rp15 juta, tapi tidak tahu kapan proyek ini selesai. Tidak ada kepastian," ujar Opung, salah satu pedagang di TPS.

Dengan lambannya progres renovasi dan tingginya beban biaya bagi pedagang, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek ini?

Apakah benar ada mafia yang menyeret nama Ingot Ahmad Hutasuhut dan Indra Pomi Nasution? Ataukah ini bagian dari skenario besar untuk menguasai pasar wisata ikonik Pekanbaru?

Sudaryono memastikan akan terus mengawal masalah ini.

"Jangan sampai pasar rakyat dikuasai segelintir orang. Ini menyangkut mata pencaharian banyak orang," tegasnya.