TABLOIDTIRAI.COM - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Provinsi Riau di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap mendapat perhatian dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Organisasi lingkungan tersebut berharap kehadiran Presiden dapat menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak asap.

Jikalahari menilai penanganan karhutla tidak seharusnya hanya mengandalkan rapat maupun laporan dari pemerintah dan aparat yang berada di lapangan. Presiden dinilai perlu turun langsung untuk memastikan kondisi yang disampaikan kepadanya benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo, mengatakan Presiden Prabowo seharusnya melihat langsung lokasi kebakaran, khususnya di kawasan konsesi perusahaan yang mengalami kebakaran.

Menurut Okto, situasi karhutla di Riau saat ini membutuhkan kehadiran langsung kepala negara. Dengan turun ke lapangan, Presiden dapat mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak sekaligus mengevaluasi penanganan kebakaran yang telah dilakukan.

“Karhutla bukan sekadar bahan rapat, Pak Presiden,” kata Okto Yugo Setiyo dalam akun Instagram resmi @Jikalahari yang dikutip RiauOnline, Selasa, 25 Agustus.

Ia menegaskan kunjungan Presiden ke Riau seharusnya tidak hanya diisi dengan agenda rapat dan mendengarkan laporan dari bawahannya. Presiden juga dinilai perlu melihat secara langsung kondisi warga yang terdampak kabut asap serta menilai efektivitas penanganan karhutla di daerah.

Terlebih, kualitas udara di sejumlah wilayah Riau dalam beberapa waktu terakhir disebut semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut menjadi alasan Jikalahari meminta Presiden menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak polusi asap.

“Presiden Prabowo harus berempati kepada rakyatnya atas polusi asap akibat karhutla yang semakin buruk dan sampai pada level sangat tidak sehat,” tegasnya.

Jikalahari turut mempertanyakan laporan mengenai kondisi karhutla yang diterima Presiden. Okto meminta kepala negara tidak hanya mengandalkan informasi dari jajaran bawahannya, tetapi melakukan verifikasi langsung dengan melihat kondisi di lapangan.

“Mestinya mengecek kinerja bawahannya dan tak buru-buru mempercayai laporannya begitu saja,” ujarnya.

Jikalahari mencatat sepanjang 2026 terdapat ribuan titik panas atau hotspot yang tersebar di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang mereka himpun, jumlahnya mencapai 4.492 hotspot. Dari angka tersebut, sekitar 74 persen titik panas berada di kawasan lahan gambut. (TN)