TABLOIDTIRAI.COM – Keputusan PT Agrinas Palma Nusantara terkait kerja sama operasional (KSO) dengan PT Prima Agro Sawitindo (PAS) di Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), menuai protes dari masyarakat Riau, khususnya masyarakat lokal setempat.

KSO tersebut diduga diberikan kepada pengusaha asing yang disebut-sebut berdomisili di Singapura. Dugaan ini memicu kekecewaan publik, terutama karena pengelolaan lahan dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Ketua Elang 3 Hambalang Riau, Pebriyan Winaldi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap pihak pemegang KSO. Hasilnya, pengelola tersebut bukan berasal dari masyarakat Riau. “Pengusaha itu bukan orang lokal. Bahkan, kami menduga yang bersangkutan memiliki catatan tunggakan pajak dan kerap menjual aset pemerintah,” ujar Pebri, Jum'at (24/7).

Ia menegaskan, masyarakat Riau memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya di daerahnya sendiri tanpa harus melibatkan pihak asing. “Kami putra daerah Riau masih sanggup mengelola lahan di rumah kami ini. Kenapa harus diserahkan kepada asing? Kami pikir keputusan Direktur Agrinas ini sangat-sangat blunder,” tegasnya.

Lebih jauh, Pebri juga menyoroti peran Hashim Djojohadikusumo dalam penunjukan Direktur Agrinas. Ia menilai penunjukan Mohammad Abdul Ghani sebagai Direktur merupakan langkah yang keliru. Menurutnya, Abdul Ghani diduga tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal dan cenderung pro terhadap kepentingan asing.

“Abdul Ghani sebaiknya mundur saja dari jabatan Direktur PT Agrinas Palma Nusantara,” tandas Pebri.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan mencopot Direktur Agrinas, Mohammad Abdul Ghani, jika terbukti tidak berpihak pada kepentingan nasional dan masyarakat daerah.

Selain desakan pergantian pimpinan, Elang 3 Hambalang Riau juga meminta agar KSO PT PAS di Batang Gangsal segera dievaluasi dan ditinjau ulang demi menjamin keadilan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Sebelumnya, masyarakat Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal, telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Agrinas Palma Nusantara. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta audit terhadap pihak-pihak yang terlibat, evaluasi kerja sama operasional (KSO) dengan PT PAS, serta membuka ruang dialog yang transparan.

Masyarakat juga mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan mengedepankan kepentingan warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.

Gelombang penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya di daerah harus lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam isu yang menyangkut penguasaan lahan dan kedaulatan ekonomi daerah. (ER)