TABLOIDTIRAI.COM - Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru kembali menjadi sorotan setelah diduga menelantarkan seorang pasien patah tulang tangan, Kenny Rosman, warga Jalan Pisang, Rumbai Timur, Pekanbaru, Selasa (7/1). Kasus ini memicu kemarahan publik dan desakan dari DPRD Pekanbaru agar Plt Direktur RSD Madani segera dicopot.

Kenny mengungkapkan, ia awalnya berobat ke RSD Madani menggunakan program Universal Health Coverage (UHC) pada Selasa pagi. Namun, pihak rumah sakit sempat menolak dengan alasan pasien UHC harus dirujuk terlebih dahulu dari Puskesmas. Setelah keluarganya menghubungi Dinas Kesehatan Pekanbaru, Kenny akhirnya diterima dan menjalani rontgen.

Sayangnya, pelayanan tidak berlanjut karena dokter spesialis yang dibutuhkan sedang cuti. "Kami hanya diarahkan ke dokter umum dan disuruh menunggu hingga sore. Akhirnya kami disarankan mencari rumah sakit lain untuk penanganan lanjutan. Ini sangat mengecewakan," keluh Kenny kepada wartawan.

DPRD Kecam Pelayanan Buruk

Anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi, mengecam keras kejadian ini. Ia menyebut kasus ini sebagai bukti lemahnya manajemen rumah sakit pemerintah. "RSD Madani, dengan fasilitas medis yang lengkap, seharusnya mampu menangani pasien UHC. Apalagi ini program pemerintah untuk masyarakat Pekanbaru," tegasnya.

Ia menambahkan, kasus ini bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya, seorang pasien bernama Lolya meninggal dunia pada Desember 2024 akibat lambatnya penanganan medis di RSD Madani. "Dalam beberapa bulan terakhir, sudah ada beberapa kasus yang mencoreng nama baik rumah sakit ini. Manajemen seperti ini tidak bisa dibiarkan," ujar Zulkardi.

Desakan Pencopotan Plt Direktur

Melihat berbagai persoalan yang terjadi, Zulkardi mendesak Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, untuk segera mencopot Plt Direktur RSD Madani. Menurutnya, langkah ini perlu diambil untuk memperbaiki citra rumah sakit dan mencegah jatuhnya korban lain.

"Supaya tidak ada lagi korban, Plt Direktur harus diganti. Sudah terlalu banyak kasus yang menunjukkan buruknya pengelolaan rumah sakit ini. Pak Pj Wako harus mengambil keputusan tegas demi masyarakat," pungkas politisi PDI-P tersebut.

Kasus ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota dan RSD Madani untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam mendukung program UHC yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (*)