TABLOIDTIRAI.COM - Komisi II DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen BLUD RSUD Bangkinang pada Senin (18/5). Pertemuan itu membahas krisis keuangan dan ancaman kekosongan obat yang sedang menghantui rumah sakit milik daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kampar, H. Tony Hidayat, mengungkapkan bahwa pihak RSUD Bangkinang mengaku saat ini terbebani utang warisan kepada pihak ketiga sebesar Rp18 miliar. Dampaknya, stok obat di rumah sakit diprediksi hanya cukup hingga Juni atau Juli 2026 karena pihak ketiga mulai menghentikan pasokan akibat tunggakan utang yang belum dibayar.

"Bagaimana dengan masyarakat yang berobat, obatnya kosong. Ini bisa chaos," ujar Tony.

Meskipun meraup pendapatan Rp62 miliar pada tahun 2025 lalu, manajemen RSUD belum mandiri. Dana tersebut sebagian besar habis untuk operasional “gali lubang tutup lubang“, seperti belanja habis pakai dan jasa pelayanan medis demi mencegah mogok kerja para dokter. Saat ini, plafon anggaran obat hanya tersisa Rp2 miliar dari total Rp6,7 miliar.

Untuk mengatasi ancaman kekosongan obat tersebut, RDP menyepakati dua solusi cepat, yakni menggeser Belanja Tidak Tetap (BTT) dan menaikan pagu belanja obat.

Menggeser BTT, menggunakan dana BTT sebesar Rp5 miliar untuk mencicil utang, dengan catatan harus mendapatkan persetujuan Bupati Kampar agar aman secara hukum.

Lalu, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menaikkan pagu anggaran obat lewat skema pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan, agar stok aman setidaknya hingga Oktober 2026.

Tony Hidayat menegaskan bahwa pergeseran anggaran ini sah secara regulasi dan bisa dilakukan secepatnya oleh pemerintah daerah tanpa perlu persetujuan DPRD.

Komisi II akan segera mengirimkan rekomendasi resmi kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Kampar agar krisis pelayanan kesehatan ini bisa segera teratasi.

Sementara, dalam keterangan resminya, Direktur RSUD Bangkinang dr. Imawan Hardiman mengaku dilema karena harus memilih antara menjaga ketersediaan obat atau memastikan pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan tetap lancar. “Kalau kami memutar anggaran di internal, yang jadi korban adalah jasa pelayanan. Bukan hilang, tetapi pembayarannya tertunda. Konsekuensinya bisa menimbulkan gejolak pelayanan karena dokter dan tenaga kesehatan bisa komplain,” ujarnya.

dr Imawan menilai usulan Komisi II DPRD Kampar terkait pergeseran anggaran dapat menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang tetap berjalan normal. (Red)