TABLOIDTIRAI.COM - Aktivitas perkebunan kelapa sawit seluas 2.800 hektare di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan. Polemik memanas setelah Sekretaris KNES, Parman, turun langsung ke Pos 7 Kebun KNES bersama sejumlah tenaga pengamanan diduga bayaran yang disebut warga dibiayai oleh Ucok Regar.

Kehadiran kelompok pengamanan tersebut memicu keresahan sebagian masyarakat. Warga menilai pola pengamanan yang dilakukan terkesan intimidatif terhadap kelompok masyarakat yang selama ini berselisih dalam konflik pengelolaan lahan koperasi.

“Kenapa harus bawa pengamanan seperti itu? Masyarakat jadi takut. Ini sudah seperti cara-cara mafia lahan,” ujar seorang warga yang menolak disebut nama, Kamis (7/5).

Warga juga menyebut Ucok Regar, mantan calon Wakil Bupati Kampar, kini diduga ikut mengelola aktivitas panen buah sawit di areal tersebut.

Dalam keterangannya kepada media, Parman selaku Sekretaris KNES menyebut dirinya turun langsung ke lapangan untuk memastikan aktivitas produksi kembali berjalan normal, mulai dari perawatan kebun, perbaikan jalan hingga panen sawit.

Namun, pasca penangkapan Ketua Koperasi KNES, Haji Alwi, oleh Polda Riau, masyarakat mulai meminta aparat penegak hukum bersikap adil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam persoalan koperasi maupun konflik lahan di Senama Nenek.

Salah satu dorongan datang dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Bersatu Riau (APMBR). Koordinator AMPBR Muhammad Arsyad Lubis menyampaikan ditahannya eks Ketua KNES Haji Alwi merupakan jalan pembuka bagi Polda Riau untuk mengusut tuntas persoalan yang sudah menahun tersebut.

“Kalau hukum mau tegak, jangan tebang pilih. Semua pihak yang diduga terlibat, mulai dari oknum mafia lahan, Kepala Desa dan pengurus lainnya, hingga pihak yang mengintimidasi masyarakat, harus diperiksa," kata Arsyad, Sabtu pagi (9/5).

Dikatakannya, dugaan keterlibatan mantan Bupati Rohul Suparman bukan tanpa alasan. Ia diketahui cukup proaktif dan memegang jabatan Ketua Dewan Pembina KNES. Selain itu, pihaknya turut menduga kuat adanya keterlibatan Kepala Desa Senama Nenek Rahman Can.

"Jangan hanya Ketua yang ditangkap, Polda Riau harus berani mendalami potensi keterlibatan mereka. Panggil dan periksa Suparman, juga Rahman Can," tegas Arsyad.

Di tengah polemik tersebut, tak sedikit masyarakat yang bersuara dan mengeluhkan bobroknya kepengurusan KNES selama ini. Sejumlah masyarakat mengaku menjadi korban dugaan persoalan pengelolaan koperasi dan sertifikat lahan di KNES.

“Kami juga salah satu korban kedzolimannya. Sertifikat dipermainkan, gaji tak cair hitungan tahunan,” ungkap Nashihah.

Keluhan serupa disampaikan Fauzanov Azimov. Ia menilai amanah pengelolaan koperasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Padahal sudah dikasih amanah, malah ingkar. Sebaiknya diambil alih saja oleh perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, seorang warga bernama Sekar mengaku hanya bisa berharap kepada keadilan Tuhan atas persoalan yang dialami masyarakat.

“Doa orang yang dizolimi pasti dikabulkan Allah,” katanya.

Keluhan lebih serius juga datang dari sejumlah petani yang mengaku kehilangan sertifikat lahan setelah diminta menyerahkan dokumen untuk program replanting.

“Banyak petani ditipu. Sertifikat diminta dengan alasan replanting dan kalau tidak diserahkan tidak bisa gajian. Setelah diserahkan malah hilang dan berpindah tangan,” ujar seorang warga yang mengaku sebagai petani di wilayah tersebut.

Rudi, warga lainnya, mengaku mengalami hal serupa.

“Saya juga korban. Bukan cuma gaji yang tidak jelas, sertifikat pun sampai sekarang belum kembali,” katanya.

Sebagian masyarakat kini mulai mendorong para korban lain agar berani membuat laporan resmi ke Polda Riau.

“Sekarang waktunya masyarakat melapor supaya semuanya terang,” ujar warga lainnya.

Situasi di lapangan sendiri masih dijaga aparat keamanan guna menghindari bentrokan antar kelompok masyarakat. Aparat TNI dari Babinsa Desa Senama Nenek tampak berjaga di sekitar Pos 7 Kebun KNES untuk memastikan kondisi tetap kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Riau terkait adanya laporan hukum terhadap Suparman maupun dugaan intimidasi serta dugaan keterlibatan dalam aliran dana sawit yang dikeluhkan sebagian masyarakat. Sementara, Ketua Dewan Pembina KNES Suparman dan Kepala Desa Senama Nenek Rahman Can belum bisa dikonfirmasi. (Tim)