TABLOIDTIRAI.COM — Selain proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR, sejumlah kegiatan fisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2026 juga mulai menjadi perhatian publik. Aktivis Dedi Osri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proyek rehabilitasi dan pembangunan fasilitas kesehatan di Kampar.

Menurut Dedi, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut harus diawasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak menjadi ajang titipan proyek maupun kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

“Jangan sampai proyek kesehatan yang seharusnya untuk pelayanan masyarakat malah jadi bancakan oknum dan kolega pejabat. Karena itu KPK harus ikut mengawasi,” ujar Dedi Osri, Jumat (22/5).

Berdasarkan dokumen rencana kegiatan yang beredar, terdapat sejumlah proyek fisik pada Dinas Kesehatan Kampar yang tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang senilai Rp99,3 juta.

Kemudian rehabilitasi Puskesmas Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir sebesar Rp199,1 juta, rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu senilai Rp399,7 juta, hingga pembangunan Aula Puskesmas Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu sebesar Rp216,8 juta.

Selain itu terdapat rehabilitasi Puskesmas Siberuang Kecamatan Gunung Sahilan senilai Rp229,1 juta, rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Kebun Durian Kecamatan Kampar Kiri sebesar Rp148,7 juta, rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Tengah sebesar Rp148,7 juta, serta rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Penghidupan Kecamatan Tapung dengan nilai Rp148,7 juta.

Aktivis menilai seluruh proses pengadaan proyek harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik, termasuk penentuan kontraktor pelaksana dan pengawasan pekerjaan di lapangan.

“Karena ini menyangkut fasilitas kesehatan masyarakat, kualitas bangunan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai proyek hanya formalitas, sementara pelayanan kesehatan masyarakat terganggu,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kampar juga telah disorot karena diduga berpotensi mengalir kepada kolega Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar belum bisa dikonfirmasi. (TIM)