TABLOIDTIRAI.COM - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding bermain domino bersama Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Indonesia atau Pordi, Andi Rukman Nurdin Karumpa serta pengusaha Azis Wellang, Senin (1/9).

Adapun, Aziz Wellang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembalakan liar oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada November 2024 yang lalu.

Dalam foto yang dipublikasikan Tempo, Raja Juli tampak memakai baju batik, sementara Azis Wellang berkaos, duduk di sebelah kanan Raja Juli. Adapaun Abdul Kadir duduk membelakangi kamera di depan Raja Juli.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai seharusnya Menhut tidak melakukan pertemuan dengan orang yang pernah menjadi tersangka. "Mestinya Menhut hindari melakukan pertemuan dengan orang yang pernah jadi tersangka oleh Penyidik Gakum Kehutanan karena apapun tidak etis dan terkesan Menhut mentoleransi pembalakan liar," kata Boyamin saat dihubungi inilah.com, Sabtu (6/9).

Menurutnya, pertemuan itu bisa berpengaruh terhadap jajaran penyidik Gakkum Kemenhut jika kemudian hari terdapat dugaan irisan peristiwa yang terkait pembalakan liar. "Karena terkesan Menhut justru berada pada pihak yang diduga pelaku pembalakan liar," katanya.

Untuk Diketahui, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menetapkan M. Aziz Wellang, Direktur PT ABL, sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pembalakan liar.

"Penyidik Gakkum KLHK menetapkan HT (44 tahun), MAW (61 tahun), dan DK (56 tahun) sebagai tersangka berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 83 Ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 85 Ayat 1 dan/atau Pasal 94 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan/atau Pasal 78 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana," kata Dirjen Gakkum LHK, Rasio, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 12 November 2024.

Dari hasil perhitungan ahli, kerugian negara akibat penebangan tanpa izin tersebut mencapai Rp2,72 miliar, belum termasuk kerugian lingkungan.

Namun, pada 6 September 2025, Azis Wellang, menginformasikan bahwa penyidikan terhadapnya telah dihentikan per 14 Februari 2025. Penghentian penyidikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan praperadialan. Azis melampirkan bukti putusan dan surat penghentian penyidikan dari KLHK.

Sementara dalam klarifikasinya, Raja Juli Antoni mengatakan pertemuan tersebut murni agenda pribadi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding. Ia menyebut pertemuan tersebut bukan membicarakan kasus pembalakan liar. “Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama sekitar dua jam lebih,” kata Raja melalui keterangan tertulis pada Sabtu malam, 6 September 2025.

Raja menyampaikan menjelang tengah malam ia telah berpamitan. Namun sebelum pulang, ia bersama Karding diajak bergabung dengan sejumlah orang yang sedang bermain domino di ruang tamu. “Setelah dua kali putaran, saya pamit pulang. Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya,” ujarnya.

Ia mengaku baru mengetahui belakangan bahwa salah satu pemain yang ikut dalam permainan domino tersebut adalah Aziz Wellang, yang pernah berstatus sebagai tersangka pembalak liar.

“Bagi saya, tidak ada sedikit pun ruang bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Saya akan menegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu,” tegas Raja. (Red)